BANDUNG, iNewsBandungRaya – Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno, dua pengacara Hakim Agung MA mendapat vonis berbeda dari majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait kasus pengurusan vonis kasasi KSP Intidana di Mahkamah Agung (MA).
Theodorus Yosep Parera divonis pidana penjara selama 8 tahun sedangkan Eko Suparno divonis penjara selama 5 tahun.
Vonis tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan jaksa yang menuntut pidana kurungan selama 9 tahun dan 4 bulan terhadap Yosep serta 6 tahun dan 5 bulan penjara terhadap Eko.
Putusan keduanya dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Hera Kartiningsih dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (24/5/2023).
Saat membacakan putusan, Hera mengatakan, Parera dan Eko secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.
"Menjatuhkan pidana oleh karena itu pada terdakwa satu Theodorus Yosep Parera selama 8 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Hera.
"Kepada terdakwa dua Eko Suparno selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 750 juta juga dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," tambahnya.
Keduanya dikenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Hera mengatakan, terdapat hal yang memberatkan dan meringankan vonis. Hal yang memberatkan yakni perbuatan dua terdakwa dinilai tak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan merusak citra serta wibawa profesi advokat.
Sementara, hal yang dinilai meringankan yakni kedua terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama sidang.
"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa merusak citra dan wibawa advokat Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Jaksa dari KPK, Wawan Yunarwanto menilai, putusan yang dibacakan oleh hakim sesuai dengan tuntutan jaksa. Namun demikian, dia belum memutuskan bakal mengajukan banding ataukah tidak terkait putusan itu.
"Kami akan laporkan ke pimpinan, apakah akan diterima ataukah banding," ujar Wawan.
Untuk diketahui, KSP Intidana sempat mengalami permasalahan hukum. Lalu, sekitar tahun 2021, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Deposan KSP Intidana yang tak terpenuhi hak-haknya berkonsultasi dengan Yosep.
Yosep dan rekannya yakni Eko kemudian jadi kuasa hukum dari 10 deposan KSP Intidana dan mengajukan pembatalan putusan perdamaian homologasi tahun 2015. Sebab, KSP Intidana dinilai tidak memenuhi putusan tersebut.
Melalui Yosep dan Eko, para deposan itu mengajukan kasasi. Dalam pemberian kuasa, disepakati ada fee pengurusan perkara kasasi di MA agar mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dari 10 KSP Intidana itu.
Uang senilai ribuan dollar Singapura dikeluarkan oleh para Deposan KSP Intidana. Yosep dan Eko menjadi perantara pemberian uang untuk para Hakim Agung seperti Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
