“Apa iya membangun sebuah dinasti harus mengorbankan suatu tata nilai budaya politik demokrasi? Tapi saya yakin sekarang masyarakat kita dewasa,” ungkap mantan Ketua DPRD Jabar tersebut.
Menurut Eka, hubungan kebijakan Perhutsos dan KHDPK dengan majunya Gibran secara tidak langsung telah terkoneksi dengan dinasti politik Presiden Jokowi. Sebab, Kepala Negara sempat menyampaikan di acara penyerahan sertifikat yg diadakan di Gelora Bung Karno bahwa pembagian lahan melalui Perhutsos dan KHDPK mencapai 12,7 juta hektar dan saat ini masih terealisir setengahnya.
“Tidak terbayang jika kerusakan hutan 12,7 juta hektare ini terjadi. Sekarang saja baru 6 juta hektare dibagi-bagi saja bencana sudah di mana-mana, contoh di Garut hutan lindung habis dibagikan.Disini kita perlu menangkap bahwa kebijakan Menteri LHK ini siapa yang mengambil keuntungannya ? Saya kira ini penting untuk menjadi pemikiran kita kedepan,” tuturnya.
Untuk itu, Eka yang juga Ketua DGP8 (Dukung Ganjar Presiden ke-8) Jabar menuturkan, saatnya Indonesia memutus rantai dinasti politik. Caranya mengapresiasi program yang telah disusun Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD tentang lingkungan.
“Tidak ada keraguan lagi tentang program dan sikap tegas Ganjar Pranowo-Mahfud MD tentang Program Ekonomi Hijau. Bagaimana kehadiran alam dan lingkungan untuk kemakmuran masyarakat dengan memperhatikan ekosistem,” tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
