Namun sekarang situasi berbeda. Karena itu, kader Golkar harus berhitung. Sebab sistem politik telah berbeda. Ketika dipercaya oleh rakyat, yang harus dilakukan adalah memastikan agar kepercayaan itu tetap ada kepada Partai Golkar.
"Tumpuannya ada pada Ibu napak sekalian. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, bapak ibu bisa menjadi anggota DPRD bukan karena diri sendiri tapi karena dicalonkan oleh partai. Tanpa partai tidak mungkin bapak ibu sekalian menjadi anggota DPRD," ucapnya.
Karena itu tugas partai adalah memastikan berbagai kebijakan yang nanti dikeluarkan anggota DPRD dari Golkar harus berdasarkan atas arahan dari kebijakan partai. Anggota DPRD dari Golkar tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Ini organisasi, sehingga membutuhkan satu mekanisme yang telah disepakati. Di dalam berorganisasi tidak bisa jalan sendiri.
"Tidak bisa misalnya membuat kebijakan di kabupaten/kota tanpa tahu keinginan DPP Partai Golkar. Begitu juga DPRD provinsi. Tetapi karena Partai Golkar bersifat inklusif, terbuka, demokratis, maka mekanismenya telah diatur di dalam aturan partai," tutur dia.
Kang Ace menegaskan, Partai Golkar bukan partai seperti partai-partai lain yang semuanya tergantung ketua umum. Termasuk tidak di dalam penentuan kepala daerah misalnya. Golkar punya juklak. Ini menjadi dasar dalam penentuan kebijakan tersebut.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
