Saep Lukman
(Kepala Biro Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat)
Pengantar
Partai Golkar Jawa Barat menorehkan kemenangan signifikan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Kemenangan ini ditandai dengan meningkatnya perolehan kursi DPRD kabupaten/kota di Jawa Barat dari 194 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 menjadi 207 pada Pileg 2024.
Data ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan rakyat kepada Partai Golkar di Jawa Barat khususnya, dan umumnya secara nasional.
Hal tersebut tentu menjadi amanah besar yang harus diemban sepenuh hati oleh seluruh kader partai terutama para calon anggota DPRD terpilih.
Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para anggota DPRD kabupaten/kota terpilih, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily yang akrab disapa Kang Ace, mengambil inisiatif strategis menggelar pendidikan politik (Dikpol) dan Peningkatan Kapasitas Caleg Terpilih 2024.
Sebanyak 207 anggota DPRD terpilih dari seluruh Jawa Barat termasuk mereka yang akan menjadi pimpinan DPRD di daerah masing-masing digembleng dalam kawah candradimuka yang disebut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Program Santiaji Partai Golkar.
Kehadiran dikpol yang diinisiasi DPD Partai Golkar Jabar dan Golkar Institute ini menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memastikan kader yang ditugaskan menjadi anggota dewan memiliki wawasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi anggota DPRD ideal.
Pendidikan politik komprehensif dengan kurikulum yang baik dan penuh disiplin adalah kunci untuk menghasilkan wakil rakyat berkualitas.
Perkokoh Kepercayaan Rakyat
Kepercayaan rakyat yang diberikan kepada kader-kader Partai Golkar di Jabar dapat menjadi motivasi untuk menjalankan peran dan fungsi para calon anggota DPRD terpilih bekerja sungguh-sungguh sebagai wakil rakyat.
Ini sejalan dengan teori representasi demokratis bahwa partai politik berfungsi mewakili kepentingan rakyat dalam sistem demokrasi (Dahl, 1989). Dengan demikian anggota DPRD kabupaten/kota terpilih dari Partai Golkar harus mampu menjadi katalisator, agregator, dan artikulator dari aspirasi rakyat.
Mereka bukan sekadar duduk di kursi parlemen, tetapi harus memperjuangkan kepentingan rakyat termasuk cita-cita besar dan visi Partai Golkar, yakni, terwujudnya masyarakat Indonesia bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman, berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.
Keberhasilan Partai Golkar dalam meraih 9 kursi Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat merupakan hasil dari strategi kampanye efektif, kaderisasi. Berarti tinggal satu tahap lagi untuk meraih keberhasilan berikutnya pada Pilkada Serentak 2024 27 November 2024 mendatang. Sehingga target menang 60 persen Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat bisa terlampaui.
Jebakan Batman
Kang Ace mengingatkan kader untuk menjaga integritas. Berhati-hati di era demokrasi digital dan bermedia sosial (medsos). Karena itu, dikpol disusun dalam 12 sesi, dari budgeting atau penganggaran, legislasi, sampai media sosial.
"Jangan macam-macam dengan demokrasi digital. Sekarang sebagian besar punya medsos. Setiap hari lihat Tiktok, Instagram. Ini tantangan. Kita tidak bisa menghindari. Kita harus manfaatkan itu (medsos) sebaik-baiknya," kata Kang Ace saat menjadi pemateri Dikpol dan Peningkatan Kapasitas Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar seperti dikutip sejumlah media beberapa waktu lalu.
Sebagai Ketua DPD Golkar Jabar, Kang Ace, berkomitmen akan terus berusaha menjaga dan meningkatkan kapasitas seluruh kader untuk menjaga nama baik Partai Golkar, dalam menjalankan tugas kenegaraan.
"Anggota DPRD, menjadi orang terhormat karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena itu, jaga kehormatan kita sebagai wakil rakyat dengan memaksimalkan yang telah dipercayakan rakyat," pesan dia.
Tugas pengawasan harus terus dilakukan. Ia mengingatkan agar kader jangan terjebak oleh pihak-pihak, misalnya eksekutif memberikan program-program. Padahal itu jebakan Batman. Sehingga, anggota DPRD tersandera oleh kepentingan politik pihak yang memberi.
Setiap wakil rakyat harus sensitif dengan jebakan Batman. Jangan sampai tersandera sebab tersandera itu tidak enak. Seorang wakil rakyat tak mungkin bisa kritis terhadap pemerintah kalau dirinya memiliki beban. Maka dalam dikpol tersebut Golkar Jabar menekankan pentingnya menjaga integritas.
Inisiatif Pendidikan Politik
Bersama Golkar Institute, Sekolah Pemerintahan & Kebijakan Publik yang dipimpin Kang Ace, para anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar dibekali berbagai materi penting. Materi tersebut meliputi Arah & Perjuangan Partai Golkar; hubungan pemerintah pusat-daerah; tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota dalam sistem ketatanegaraan; pengawasan kinerja eksekutif; legal drafting, penyusunan peraturan daerah; mekanisme penyusunan anggaran APBD; public speaking; menjaga integritas sebagai politisi; dan membangun komunikasi dengan konstituen.
Kang Ace, menegaskan, pendidikan politik ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan dari Partai Golkar untuk memperkuat fondasi sebagai partai modern dan responsif terhadap perubahan zaman.
Sebab kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu, Golkar Jabar harus bisa memastikan setiap kader memiliki pemahaman mendalam tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
Para calon wakil rakyat terpilih itu, kata Kang Ace, harus mampu menghadapi tantangan masa kini dengan integritas dan dedikasi tinggi. Sebab integritas adalah fondasi utama bagi seorang politisi. Tanpa integritas, kepercayaan publik tentu akan sulit didapat dan dipertahankan.
Pendidikan politik dalam bahasa Inggris disebut political socialization. Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.
Fungsi pendidikan politik dalam konteks ini adalah untuk membentuk anggota DPRD yang tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab mereka, tetapi juga mampu mengartikulasikan aspirasi rakyat.
Awasi Kinerja Eksekutif
Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tugas mengawasi kinerja eksekutif. Mereka harus memastikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik.
Pendidikan politik yang diberikan oleh Golkar Institute tentu mencakup teknik-teknik ini. Bagaimana pengawasan efektif dan melakukan advokasi konstruktif. Para peserta dikpol tidak saja mempelajari teori pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) tapi juga diberikan pemahaman tentang tarik ulur kepentingan dalam setiap perdebatan politik di sektor anggaran.
Selanjutnya terkait kemampuan dalam menyusun peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh anggota DPRD dari Partai Golkar. Dikpol ini mengajak para kader Partai Golkar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyusun peraturan dan anggaran yang efektif dan berkeadilan.
Mereka juga diajarkan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini. Sehingga partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD dapat dipastikan setiap anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas rakyat.
Kemampuan berbicara di depan umum (public speaking) adalah keterampilan lain yang ditekankan dalam pendidikan politik di Partai Golkar. Tujuannya agar anggota DPRD mampu menyampaikan pendapat mereka dengan jelas dan meyakinkan, baik di dalam maupun di luar parlemen.
Penutup
Di bawah kepemimpinan Kang Ace, Partai Golkar Jabar menjadi pioner dalam transformasi partai politik dan peningkatan kualitas kader-kader partai. Langkah-langkah ini diambil untuk mengawal kemajuan Indonesia melalui kader-kader yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
Kemenangan Partai Golkar di Jawa Barat juga membawa harapan baru bagi rakyat Jawa Barat. Dengan kader-kader terlatih dan berkompeten, diharapkan mereka dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
