Bahkan masih jauh lebih rendah dari kabupaten di pulau terluar Indonesia, seperti Kabupaten Natuna dengan IPM 78,23 dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan IPM 71,14.
"Lebih rendah dari dua kabupaten di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Yapen dengan IPM 68,41 dan Kabupaten Biak Numpor dengan IPM 72,85," kata Kang Denas.
Kemudian, ujar Kang Denas, yang juga jadi persoalan adalah Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur yang juga rendah, hanya mencapai 7,2 tahun yaitu setara SMP Kelas 7 dan Indeks Kesehatan 74,61.
"Realita ini sangat sangat memprihatinkan dan menjadi cermin dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, serta kehidupan ekonomi sebagai penopang utama," ujar Kang Denas.
Kang Denas menuturkan, permasalahan utama kedua adalah ekonomi di Kabupaten Cianjur semakin kompleks dengan rendahnya pengeluaran riil perkapita yang hanya mencapai Rp8,6 juta per tahun, terendah di Jawa Barat.
"Hal ini berdampak pada tingginya persentase penduduk miskin yang mencapai 10,23 persen atau 240.100 jiwa masyarakat Cianjur dalam kategori miskin," tutur pria yang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.
Kang Denas mengatakan, permasalahan ketiga yang mendera Kabupaten Cianjur adalah tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur sebesar 7,71 persen.
Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan potensi daerah sebagai daerah pertanian yang sangat potensial menyerap tenaga kerja cukup besar.
Editor : Ude D Gunadi
