BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu, memberikan tanggapan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, khususnya terkait pemangkasan dana hibah untuk pesantren.
Haru menilai, niat gubernur dalam melakukan efisiensi anggaran bisa dimaklumi, namun ia mengingatkan pentingnya cara dan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan mekanisme dan penghormatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
“Saya kira maksud Pak Gubernur baik, ingin memperbaiki tata kelola hibah agar tidak hanya diberikan ke lembaga yang itu-itu saja. Beliau juga menyampaikan soal akses politik yang lebih adil,” ujar Haru dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).
Namun demikian, Haru menyoroti proses efisiensi yang dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya, perubahan yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan kekecewaan, terutama dari kalangan pesantren yang sudah mengajukan proposal hibah sejak awal.
“Kalau memang ingin efisiensi, lakukan untuk tahun depan dengan perencanaan yang jelas. Masyarakat perlu diberitahu apa saja yang diprioritaskan. Tapi kalau APBD sudah disahkan dan tiba-tiba dilakukan pemangkasan lewat Peraturan Gubernur, tentu ini akan menimbulkan banyak pertanyaan,” tegasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
