Haru juga mengingatkan pentingnya konsolidasi antara gubernur, DPRD, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa Jawa Barat tidak bisa dipimpin secara sepihak hanya mengandalkan popularitas di media sosial.
“Saya kira jangan memimpin Jawa Barat sendirian, jangan hanya berdasarkan komentar di media sosial. Semua ada aturan mainnya dan harus diambil melalui musyawarah. Di atas gubernur ada presiden, dan di atas presiden ada rakyat,” pungkasnya.
Haru menutup pernyataannya dengan harapan agar niat baik Gubernur Dedi Mulyadi bisa diwujudkan melalui proses yang baik dan demokratis, agar pembangunan di Jawa Barat berjalan harmonis dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memangkas dana hibah kepada pondok pesantren di Jawa Barat imbas efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Imbas pemangkasan hibah pesantren, saat ini hanya tinggal dua lembaga keagamaan yang mendapatkan dana hibah.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
