Ia mencontohkan kemungkinan harga minyak sawit mentah (CPO) jatuh ketika DSI telah membeli komoditas dari petani maupun perusahaan dalam jumlah besar.
"Jika DSI menjadi eksportir tunggal, maka negara yang akan menanggung semua risiko itu," ujarnya.
Menurutnya, pengalaman Ghana Cocoa Board menunjukkan bagaimana lembaga negara dapat menghadapi tekanan besar akibat volatilitas harga komoditas internasional.
Usulkan Audit Berlapis dan Pemanfaatan AI
Selain risiko pasar, Achmad menilai pemerintah belum menjelaskan secara rinci sistem pengawasan terhadap DSI yang nantinya berpotensi mengelola dana bernilai triliunan rupiah.
Ia mengusulkan audit berlapis yang melibatkan auditor internal bulanan, auditor eksternal internasional, audit tahunan BPK, hingga pemeriksaan khusus oleh BPKP, KPK, dan PPATK jika ditemukan indikasi penyimpangan.
"Diperlukan audit berlapis. Tidak cukup hanya mengandalkan satu mekanisme pengawasan," tegasnya.
Di sisi lain, Achmad mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih dulu memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi praktik transfer pricing dan under-invoicing.
Menurutnya, sejumlah negara seperti Malaysia dan Brasil telah menggunakan sistem berbasis AI untuk membandingkan harga ekspor dengan harga pasar global secara real time sehingga anomali transaksi dapat terdeteksi lebih cepat.
"Itu lebih cepat, lebih murah, dan tidak perlu merebut fungsi eksportir," katanya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
