Ia juga menyoroti perkara First Travel yang menimbulkan kerugian bagi puluhan ribu calon jemaah umrah. Runtuhnya perusahaan tersebut memperlihatkan bagaimana dampak suatu perkara dapat meluas kepada pihak yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Lebih dari 60 ribu calon jemaah umrah menjadi korban ketika perusahaan itu kolaps. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan bisa jauh melampaui lingkup pelaku perkara.
“Ketika badan hukum runtuh, dampaknya bisa menjalar jauh melampaui pelaku,” katanya.
Dalam analisanya, Iskandar turut menyinggung perkara Duta Palma. Menurutnya, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana korporasi dapat menjadi bagian dari instrumen tindak pidana yang memerlukan penanganan lebih komprehensif.
Ia menilai negara perlu memikirkan pengelolaan aset, izin usaha, kegiatan operasional, kewajiban terhadap pekerja, kewajiban perpajakan, serta kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Langkah tersebut penting agar kerugian tidak terus meluas selama proses hukum berjalan.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
