Ia mengingatkan, apabila kebijakan tidak mempertimbangkan keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk meningkatnya angka pengangguran.
"Itu akan menjadi kontribusi untuk kemiskinan baru nantinya, terutama sekali pengangguran terbuka. Kalau sampai dengan peraturan yang tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat diberlakukan," jelasnya.
Menurut Bambang, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah yakni memberikan pendampingan kepada petani tembakau agar mampu meningkatkan kualitas hasil produksi. "Sehingga hasilnya bisa berkualitas dan berdampak luas kepada pembangunan," ujarnya.
Terkait adanya penolakan dari petani tembakau, Bambang menyatakan DPRD Jabar terbuka untuk melakukan diskusi maupun audiensi dengan para pihak terkait agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap."Kalau memang ada ruang untuk diskusi dengan kami, kami sangat senang dan terbuka sekali. Sehingga informasinya akan lebih komprehensif yang akan kami terima," kata Bambang. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
