Kendati demikian, KDS menekankan bahwa kewenangan tersebut memiliki sekat yang sangat jelas dan tidak boleh tumpang tindih dengan urusan dapur perusahaan.
"Dalam Perseroda ada pembagian kewenangan yang jelas. Saya sebagai bupati dalam kapasitas sebagai pemegang saham menjalankan hak Pemerintah Daerah melalui mekanisme RUPS. Sementara pengurusan operasional perusahaan merupakan kewenangan Direksi," jelas KDS dengan tegas.
Teguran Keras Terkait Masalah Piutang Perusahaan
Lebih lanjut, KDS membeberkan bahwa kontrol ketat senantiasa dilakukan oleh pihak pemegang saham terhadap kinerja finansial PT BDS. Bahkan, ia mengaku sudah jauh-jauh hari melayangkan peringatan serius ihwal catatan piutang yang membebani neraca keuangan perusahaan.
Komitmen ini dibuktikan lewat langkah tegas pemerintah daerah dalam forum tertinggi korporasi pada tahun anggaran sebelumnya.
"Dan saya sudah mengingatkan PT BDS terhadap adanya piutang dan dalam RUPS 2025 belum bisa menerima laporan keuangan mereka sebelum kewajiban utang dipenuhi melalui penagihan piutang," ungkapnya membuka tabir pengawasan ketat yang selama ini berjalan.
Menutup keterangannya, KDS berpesan agar publik maupun penegak hukum dapat melihat duduk perkara PT BDS secara objektif. Penilaian terhadap tindakan korporasi harus dikembalikan pada dokumen resmi serta mekanisme aturan main yang berlaku pada saat keputusan tersebut diambil, demi menjaga marwah tata kelola BUMD yang bersih dan transparan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
