BANDUNG, iNewsBndungRaya.id - Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, Iwan Koswara, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Utama, Kota Cimahi.
Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan program pemerintah, mulai dari pendataan penerima bantuan sosial, ketenagakerjaan, hingga akses pendidikan.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kelurahan Utama, para ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Melalui pertemuan tersebut, Iwan berupaya menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Iwan Koswara menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional DPRD. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Warga Cimahi Keluhkan Ketidakjelasan Data Desil Penerima Bansos
Salah satu persoalan yang mencuat dalam kegiatan tersebut adalah ketidakjelasan penetapan data desil kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah warga mengaku belum mendapatkan penjelasan secara transparan mengenai mekanisme penentuan maupun perubahan kategori desil. Kondisi ini menimbulkan kebingungan, terutama bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, tetapi justru tidak tercatat dalam data pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, Iwan menyatakan akan mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan sosialisasi secara terbuka mengenai mekanisme penetapan desil.
Selain itu, ia juga mendorong verifikasi dan validasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dengan melibatkan perangkat kewilayahan, termasuk RT dan RW.
Praktik Outsourcing dan Upah di Bawah UMK Jadi Sorotan
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah Cimahi.
Dalam pertemuan tersebut, muncul keluhan mengenai sejumlah perusahaan yang masih menerapkan sistem outsourcing serta diduga memberikan upah kepada pekerja di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK).
Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan pekerja sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat dari instansi terkait.
Iwan Koswara mengatakan akan membawa persoalan tersebut ke dalam rapat kerja Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat.
Ia juga mendorong Inspektorat dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan.
Kasus Ijazah Tertahan, Siswa SMK di Cimahi Terpaksa Putus Sekolah
Di bidang pendidikan, persoalan yang cukup memprihatinkan adalah kasus ijazah tertahan di SMP Pasundan 2 Cimahi.
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, seorang siswa terpaksa melanjutkan pendidikan ke SMK Dirgantara dengan menggunakan fotokopi ijazah SMP yang telah dilegalisasi.
Namun, ketika sudah duduk di kelas II SMK, siswa tersebut akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya.
Persoalan ini menjadi perhatian Iwan Koswara. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, pihak SMP Pasundan 2 Cimahi, serta SMK Dirgantara.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk mencari penyelesaian atas persoalan ijazah sekaligus membuka peluang agar siswa yang bersangkutan dapat kembali mengenyam pendidikan.
Salah satu opsi yang akan didorong adalah pemanfaatan program bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun program pendidikan kesetaraan atau kejar paket.
Iwan Koswara Dorong Persoalan Warga Ditindaklanjuti
Iwan menegaskan, berbagai aspirasi yang diterima dalam kegiatan pengawasan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan semata. Persoalan yang disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, pengawasan DPRD harus menjadi sarana untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Utama, Kota Cimahi, Iwan berharap persoalan pendataan bantuan sosial, perlindungan pekerja, dan akses pendidikan dapat memperoleh penyelesaian yang konkret.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
