Masa Kampanye, Bawaslu Kota Bandung Pantau Netralitas ASN

Lebih lanjut, Bayu menerangkan bahwa jika ingin melakukan kampanye di fasilitas pemerintahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada izin dari pihak pengelola atau pejabat terkait.

Baca Juga

Persiapkan Kader Tanggap Hukum dan Berintegritas, Demokrat Kota Bandung Gelar Sarasehan Politik

Kedua, sambung Bayu, jika diperbolehkan untuk giat kampanye di fasilitas pemerintahan, hanya metode tatap muka dan terbatas. Ketiga, tidak boleh menggunakan atribut dan juga menyebarkan bahan kampanye.

Kelima, Bayu menegaskan bahwa di lingkungan dan wilayah pemerintah tidak boleh terpasang Alat Peraga Kampanye (APK) sekalipun ada kegiatan. (*)

Editor: Abdul Basir