Ridwan Kamil Pastikan Bukan Penyelenggara Jambore BPD Tasikmalaya: Saya Undangan

Baca Juga

Hadiri Sholawat untuk Indonesia Maju di Bandung, Ridwan Kamil: Rakyat Jangan Sampai Buta Politik

Disinggung soal kegiatannya diduga melanggar UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 280 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa tim kampanye dilarang melibatkan 11 pihak, termasuk di dalamnya ada ASN hingga kepala desa dan perangkat desa. Kang Emil memastikan, dirinya bukan penyelenggara. 

"Kan sudah saya klarifikasi. Baca lagi pasalnya, tidak boleh menyelenggarakan. Kan saya bukan penyelenggara. Saya undangan," ujarnya.

"Pasal itu kalau TKD yang menyelenggarakan, mengundang yang golongan itu, ini mah saya diundang oleh penyelenggara. Pasal itu untuk penyelenggara. Kalau TKD-nya yang bikin, mungkin jadi perdebatan, plus BPD yang hadir itu bukan ASN," tambahnya. 

Baca Juga

Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, TKD Jabar: Pernyataan Jokowi Sesuai UU Pemilu

Adapun ancaman pidana terkait pasal 280 ayat 2 itu, pelaksana dan tim kampanye yang melibatkan ASN, kades hingga anggota BPD yakni 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah.

Meski begitu, Emil mengakui dalam kegiatan itu ada lomba joget gemoy dan dirinya membagikan hadiah dalam bentuk amplop. Menurutnya, hal itu bukan merupakan politik uang, namun hanya pemberian hadiah. 

Editor: Zhafran Pramoedya