DPRD Dukung Upaya Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Jawa Barat

“Kedua, audit lingkungan harus dilakukan. Nah itu akan terdeteksi, apakah izin-izin yang kita berikan pelaksanaannya sudah sesuai, apakah kawasan terbuka hijaunya makin berkurang. Kan itu bisa jadi ukuran, apakah setelah dievaluasi ini kita izinkan kembali atau kita revisi dulu Perda KBU,” ujarnya.

Lebih jauh, Iswara menekankan pentingnya kajian ulang terhadap Peraturan Daerah (Perda) KBU secara berkala, minimal setiap lima tahun, agar selaras dengan perubahan kondisi ekologi dan sosial.

Selain itu, ia menekankan perlunya Perda khusus untuk kawasan strategis lain seperti Bogor–Puncak–Cianjur (Bopunjur) dan Bekasi–Karawang–Purwakarta (Bekarpur), yang juga menghadapi tekanan pembangunan serupa dengan KBU.

Baca Juga

Kemendagri Mulai Evaluasi Tunjangan Perumahan DPRD, Jabar Jadi yang Pertama

“Memang harus ada regulasi yang mengatur. Dulu sudah ada Perpres no 6 th 2020, tapi itu lebih kepada kepentingan Pusat,” jelas Iswara.

Ia mencontohkan fenomena banjir yang kini mulai terjadi di Cianjur, padahal sebelumnya wilayah tersebut tidak terdampak. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa pengendalian tata ruang berbasis kawasan sangat diperlukan.

Editor : Agung Bakti Sarasa