Terungkap! Publik Rugi Rp613 Triliun Akibat Kuota Hangus, Negara Diminta Jangan Diam Saja!

Bantah Dalih Operator dan ATSI

Baca Juga

IAW Desak Prabowo Audit Lahan Era Soekarno, Potensi Kerugian Negara Ratusan Triliun

Iskandar membantah klaim Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang menyebut kuota tidak bisa berlaku permanen karena terikat frekuensi. Ia membandingkan dengan layanan berbasis frekuensi lainnya seperti token listrik, e-toll, e-money, hingga saldo e-wallet yang nilainya tidak hangus.

“Jika layanan lain berbasis frekuensi tidak hangus, mengapa kuota harus hangus? Ini soal model bisnis, bukan teknis,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kuota adalah barang digital berupa volume data sesuai Pasal 1457 KUHPerdata. “Publik membeli liter digital. Bukan jam untuk minum air,” ujarnya.

Baca Juga

IAW Nilai Reformasi Polri Belum Optimal, Usulkan Tiga Rekomendasi Perbaikan

Tidak Ada Dasar Hukum Kuota Hangus

Iskandar menyampaikan bahwa Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tidak pernah menyebut kuota dapat dimusnahkan. Karena itu, praktik penghangusan kuota disebut tidak memiliki dasar hukum.

Regulasi mengenai batas waktu deposit, ujarnya, tidak dapat ditafsirkan sebagai izin merampas hak konsumen.

Editor : Rizal Fadillah