Terbongkar di Sidang Praperadilan, Ahli Nilai Proses Hukum Kasus Erwin Cacat Prosedur

Lebih jauh, ia mengaku terpukul ketika mengetahui status tersangka suaminya justru pertama kali diketahui melalui pemberitaan media, bukan melalui pemberitahuan resmi.

“Kami mengetahui penetapan tersangka dari media, bukan dari pemberitahuan resmi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kemanusiaan,” tegasnya.

Baca Juga

Ini Alasan Kejari Tak Jebloskan Wakil Wali Kota Erwin dan Rendiana ke Tahanan

Ahli: SPDP Tidak Pernah Diterima, Proses Hukum Cacat

Sorotan utama dalam sidang mengemuka saat dua orang ahli hukum memberikan keterangan. Ahli Hukum Pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Dr. Widiada Gunakaya, SA., SH., MH., menegaskan adanya pelanggaran serius dalam tahap awal penyidikan.

Ia merujuk Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang mewajibkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan paling lambat tujuh hari kepada penuntut umum, pelapor, korban, dan terlapor.

Baca Juga

Sikap Tegas Dedi Mulyadi soal Korupsi Erwin: Tunggu Hasil Penyelidikan Hukum

“SPDP itu bersifat wajib dan mutlak. Jika sampai hari ini terlapor belum menerima SPDP, maka secara prosedur hukum itu cacat,” tegas Dr. Widiada.

Menurutnya, SPDP merupakan fondasi utama dalam proses penyidikan yang tidak dapat digantikan dengan cara apa pun, termasuk pengumuman melalui media massa.

“SPDP adalah jantung awal penyidikan. Pengumuman lewat media tidak memiliki dasar hukum karena media bukan instrumen hukum,” jelasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa