BANDUNG, iNewsBandungraya.id - DPRD Jawa Barat menerima audiensi Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Jabar. Audiensi diterima langsung oleh Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat.
Sadar Muslihat menjelaskan, audiensi dengan FGHP KCD Wilayah XI Jabar membahas masalah usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah hingga masalah terkait pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Tahun 2025.
“Jadi hari ini FGHP KCD Wilayah XI Jabar kesini (DPRD Jawa Barat), mereka guru-guru yang mengajar di sekolah negeri tapi non-ASN dan non PPPK mengeluhkan tentang status mereka, dan tentunya mereka berharap menjadi PPPK,” jelas Sadar Muslihat Jumat (12/7/2024).
Dalam audiensi, FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta pemprov Jabar menambah kuota PPPK khususnya untuk guru kepada pemerintah pusat. Selama audiensi dengan FGHP KCD Wilayah XI Jabar pun terungkap banyak masalah terkait PPPK dan ASN yang baru khususnya di sektor pendidikan, terutamanya di sekolah-sekolah.
Seperti pengurangan jam mengajar dari 24 jam menjadi 0 bagi guru non ASN dan non PPPK dampak dari masuknya guru PPPK baru. Sedangkan mereka (guru non ASN dan non PPPK) dibayar persatu jam mengajar.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
