“Untuk itu FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta agar kuota PPPK bagi guru ditambah, begitu intinya,” tegas dia.
Komisi I DPRD Jawa Barat akan segera menindaklanjuti masalah ini, salah satunya dengan mengajukan penambahan kuota PPPK khususnya untuk kuota guru di tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, masalah ini akan menjadi nota Komisi I DPRD Jawa Barat, dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk disampaikan kepada gubernur hingga pemerintah pusat.
“Kita berharap pimpinan DPRD Jawa Barat maupun gubernur memperhatikan masalah ini. Misalnya anggaran untuk pembiayaan gaji guru ini penting, bukan di Garut saja, tapi seluruh Jabar,” ucap Sadar Muslihat.
Sementara itu sebelumnya, Ketua FGHP KCD Wilayah XI Jabar Rida Rodiana dalam audiensi menyampaikan apa yang menjadi aspirasi hingga keluhan diantaranya; usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022, dan terkait pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Tahun 2025. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
