Politisi tersebut juga mengungkap bahwa penyalahgunaan bansos dengan modus memanipulasi status ekonomi bukanlah hal baru. Ada penerima yang sebenarnya mampu secara finansial, tetapi mengaku miskin demi mendapatkan fasilitas pemerintah.
“Modus seperti ini sering terjadi. Misalnya yang mampu membuat surat keterangan tidak mampu supaya dapat bantuan atau masuk sekolah tertentu. Akibatnya, yang benar-benar miskin malah tersingkir dari daftar penerima,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemprov Jabar harus melakukan pemutakhiran data penerima bansos secara menyeluruh, melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW, untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan dana di masa depan.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
