Kondisi tersebut, tutur Irawati, menjadi perhatian melalui monitoring, controling dan surveillance for prevention alat ukur KPK untuk perbaikan tata kelola delapan area, termasuk survei penilaian integritas.
"Jadi, dasar dari semua ini adalah kemampuan perangkat daerah untuk memetakan risiko dan menutup celah dan potensi penyimpangan (korupsi)," tuturnya.
Irawati mengatakan, KPK terus memantau progres perbaikan tata kelola di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
KPK ingin mendengarkan sejauh mana Pemkot Bandung melakukan upaya-upaya untuk menutup celah dan potensi korupsi di setiap sektor.
Sementara itu, Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan, skor survei penilaian integritas dan monitoring, controling, surveillans for prevention dilakukan untuk memastikan Pemkot Bandung melaksanakan tata kelola sehat tanpa korupsi. "Kami (Pemkot Bandung) belum sehat-sehat banget," kata Farhan.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
