Ia menyoroti fenomena figur yang pernah menjadi perhatian publik tetap bertahan dalam sistem bahkan mengalami kenaikan jabatan. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya proses evaluasi integritas dalam birokrasi.
“Nama boleh berubah. Jabatan boleh berganti. Tapi satu pertanyaan tidak pernah hilang adalah mengapa orang yang pernah disorot tetap bisa bertahan, bahkan karirnya mulus naik?” katanya.
Menurutnya, kasus terbaru di DJBC kembali membuka persoalan lama terkait efektivitas pengawasan negara. Ia mempertanyakan apakah mekanisme yang berjalan memiliki daya cegah atau hanya berfungsi administratif.
“Apakah sistem pengawasan negara benar-benar bekerja, atau hanya berjalan administratif tanpa daya cegah?” ucapnya.
Dalam perkara ini, KPK juga mengungkap dugaan aliran dana rutin sebesar Rp7 miliar per bulan pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026. Temuan tersebut dinilai menunjukkan pola yang terstruktur, bukan sekadar transaksi sesaat.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
