Integrasi transportasi darat dan sistem logistik terpadu juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Kertajati sebagai salah satu simpul transportasi dan logistik udara di Jawa Barat.
Di sisi tata kelola, F-PAN DPRD Jawa Barat meminta penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pengawasan berkala serta evaluasi kinerja direksi dan komisaris melalui indikator kinerja yang terukur dinilai perlu diperkuat.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, F-PAN DPRD Jawa Barat menilai penataan kelembagaan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami menekankan penerapan prinsip right sizing yakni, organisasi perangkat daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan, fungsi, dan beban kerja yang jelas. Penataan kelembagaan diharapkan menghasilkan struktur birokrasi yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
F-PAN DPRD Jawa Barat juga menyoroti pentingnya efisiensi APBD, khususnya melalui pengendalian belanja operasional dan belanja pegawai. Efisiensi tersebut diharapkan dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan UMKM.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
