Ia mengungkapkan, sejumlah warga bahkan sempat berhadapan dengan proses hukum akibat status lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan.
"Kami tidak diam. Secara person to person, kami juga melakukan pengawalan melalui jalur-jalur yang kami miliki, termasuk ke kementerian dan seterusnya. Namun, sampai hari ini belum ada progres yang berarti," kata Dindin.
Ia menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah menempuh gugatan terhadap keputusan Kementerian Kehutanan yang menetapkan wilayah Desa Sukawangi sebagai bagian dari kawasan hutan. Dalam proses hukum tersebut, menurut Dindin, pihak desa memperoleh kemenangan.
Karena itu, ia menilai perlu ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat terhadap keputusan hukum tersebut. DPRD Jabar ingin mengetahui sejauh mana proses administrasi dan teknis yang harus diselesaikan agar persoalan status kawasan hutan di Desa Sukawangi mendapatkan kepastian.
"Kalau konstruksi persoalannya, menurut kami, tinggal bagaimana keputusan atau surat keputusan itu ditindaklanjuti sehingga wilayah desa bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Karena itu, kami kembali melakukan evaluasi dan meminta penjelasan semua pihak terkait," ujarnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
