Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Terancam Sanksi Pemberhentian

INDRAMAYU, iNewsBandungraya.id - Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tengah menjadi sorotan usai melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin resmi dari pemerintah pusat. Perjalanan yang dilakukan saat libur Lebaran 2025 itu menuai polemik karena dinilai melanggar aturan sebagai kepala daerah.

Kepergian Lucky bersama keluarganya awalnya terungkap dari unggahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di media sosial. Dalam unggahannya, Dedi menyindir keberangkatan sang bupati yang tak memberikan konfirmasi maupun membalas pesan singkat darinya. Unggahan itu segera menyita perhatian publik dan memicu pertanyaan soal prosedur keberangkatan pejabat daerah ke luar negeri.

Baca Juga

Begini Aturan Lengkap Perjalanan ke Luar Negeri bagi Kepala Daerah

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Lucky telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 76 UU tersebut, kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Sanksi maksimal yang bisa dikenakan adalah pemberhentian sementara selama tiga bulan.

"Memang agak berat sanksinya. Jika diberhentikan selama tiga bulan, maka selama itu jabatan diisi oleh wakilnya. Setelah itu bisa kembali bertugas. Tapi semua keputusan ada di tangan Mendagri," ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025).

Lebih lanjut, Dedi mengungkap bahwa Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Surat dari Irjen sudah diterima, dan pemeriksaan resmi akan segera dilakukan.

Editor : Agung Bakti Sarasa