Desak Perlindungan Hukum, LBH-AP Muhammadiyah Soroti Serangan Digital terhadap Neni Nur Hayati

Baca Juga

Gerah Doxing dan Ancaman Penyiksaan, Neni Nur Hayati Somasi Pemprov Jabar: Brutalnya Luar Biasa

Padahal, Neni tidak pernah menyebut nama Dedi Mulyadi secara eksplisit dalam konten TikTok-nya. Klarifikasi tersebut dianggap salah sasaran dan berujung pada pembungkaman kritik yang seharusnya dijamin oleh negara.

Baca Juga

Diskominfo Jabar Buka Suara Soal Dugaan Doxing pada Aktivis Neni Nur Hayati

Langkah Hukum dan Tanggapan Pemerintah

Menanggapi kejadian ini, LBH-AP PP Muhammadiyah memberikan bantuan hukum dan mengirimkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Diskominfo Jabar pada 21 Juli 2025. Somasi tersebut berisi tuntutan:

1. Menghapus (take down) video yang menampilkan wajah Neni;
2. Meminta maaf secara terbuka kepada Neni;
3. Menghapus seluruh konten lain yang menyebarkan wajah Neni di luar akun pemerintah.

Diskominfo Jabar membalas somasi tersebut pada 24 Juli 2025 dengan menyatakan kesediaannya untuk menghapus video. Namun, mereka belum menunjukkan itikad baik dalam bentuk permintaan maaf atau langkah lanjutan terhadap konten-konten lain yang memicu serangan digital.

Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum

Menurut LBH-AP PP Muhammadiyah, pemerintah tidak bisa lepas tangan karena konten awal berasal dari akun resmi pemerintah.

Editor : Rizal Fadillah