Desak Perlindungan Hukum, LBH-AP Muhammadiyah Soroti Serangan Digital terhadap Neni Nur Hayati

Negara, dalam hal ini Pemprov Jabar, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi warganya dari serangan digital, sebagaimana diatur dalam:

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
• UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik;
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Desakan LBH-AP PP Muhammadiyah

LBH-AP PP Muhammadiyah mendesak:

1. Gubernur dan Pemprov Jabar segera meminta maaf secara terbuka;
2. Melakukan pelaporan dan penghapusan konten yang mengandung ujaran kebencian dan ancaman terhadap Neni;
3. Mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan serangan digital terhadap Neni di platform manapun.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, LBH-AP akan menempuh jalur hukum, termasuk gugatan perdata, tata usaha negara, atau pelaporan pidana.

Editor: Rizal Fadillah