KPK Dinilai Terlalu Banyak Buka Informasi, Minim Kejelasan Tindak Lanjut

Klaim mengenai kemampuan mengurus perkara KPK muncul dalam rangkaian lain. Pada akhir April hingga awal Mei 2026, KPK menyampaikan adanya informasi mengenai seseorang di sekitar Jawa Tengah yang mengaku dapat mengatur penanganan perkara di KPK setelah pemeriksaan Kamal Mustofa, Direktur PT Gading Gadjah Mada, bersama perusahaan rokok asal Kudus.

Baca Juga

Menilik Perkembangan Penyidikan Kasus Korupsi Bea Cukai setelah 115 Hari

KPK menyatakan klaim tersebut tidak benar dan berpotensi menjadi modus penipuan. Gautama menilai klaim itu tetap perlu ditelusuri untuk mengetahui siapa yang membuatnya, siapa sasarannya, apa yang dijanjikan, apakah terdapat permintaan pembayaran, serta apakah pelakunya memiliki akses terhadap informasi penyidikan.

“Bahkan jika klaim itu palsu, keberadaannya tetap menunjukkan adanya pasar pengaruh yang perlu dipetakan,” terang Gautama.

Heri Black dan pihak yang mengaku dapat mengurus perkara tidak bisa langsung dianggap memiliki hubungan. Keduanya, kata Gautama, tetap perlu diuji dalam peta ancaman yang sama untuk memastikan apakah terdapat irisan atau masing-masing berdiri sebagai persoalan terpisah.

“Jika independen, pisahkan; jika beririsan, ikuti,” ujar Gautama.

Masalah keamanan penyidikan juga terlihat dari KPK line yang dipasang di ruang Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat operasi tangkap tangan Februari. Ketika tim KPK kembali, garis tersebut sudah tidak ada, sedangkan KPK menyatakan bukan pihak yang mencabutnya.

Bagi Gautama, titik persoalannya bukan semata siapa yang mengambil garis tersebut. Yang lebih penting ialah apakah lembaga melakukan evaluasi terhadap keamanan lokasi setelah penyegelan dan apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap hilangnya penanda pengamanan itu.

“Jika sebuah informasi menyangkut keamanan penyidikan sudah diketahui sejak Februari, maka pertanyaannya adalah evaluasi apa yang dilakukan sampai September,” ucap Gautama.

Rangkaian perkara juga menyentuh pengusaha rokok dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan cukai. Sekitar Rp5,19 miliar ditemukan dalam lima koper setelah operasi tangkap tangan, sedangkan Khairul Umam alias Haji Her dan Muhammad Suryo termasuk nama yang diperiksa KPK.

Muhammad Suryo telah dipanggil sejak April dan kemudian muncul dalam konstruksi dakwaan sebagai pihak yang diduga memberikan Rp100 juta. Gautama menilai publik membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan itu, terutama setelah namanya masuk dalam konstruksi perkara.

“Ketika nama seseorang kemudian muncul dalam konstruksi perkara sebagai alleged giver, tetapi perkembangan pemeriksaannya tidak terlihat proporsional dengan intensitas informasi publik mengenai dirinya, maka pertanyaan institusional yang wajar adalah mengapa kecepatannya berbeda,” kata Gautama.

Editor: Abdul Basir