Menurut dia, berbagai kelemahan tersebut tidak secara langsung menjawab persoalan transfer pricing yang selama ini menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Karena itu, pendekatan kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan fungsi intelijen perdagangan, bukan ekspansi peran negara sebagai pelaku bisnis.
“Transfer pricing terjadi karena ada celah informasi yang tidak mampu ditangkap negara secara cepat. Solusinya bukan monopoli ekspor, melainkan sistem intelijen komoditas yang mampu menguji kewajaran harga secara real time,” ujarnya.
Atas dasar itu, Achmad mengusulkan agar DSI tidak berfungsi sebagai perusahaan dagang negara. Sebaliknya, lembaga tersebut dinilai lebih efektif jika ditempatkan sebagai National Commodity Intelligence Agency yang fokus pada validasi harga, pengawasan devisa hasil ekspor (DHE), deteksi transfer pricing, serta pengelolaan data strategis perdagangan nasional.
Ia menjelaskan bahwa model tersebut memungkinkan negara mengawasi seluruh transaksi ekspor tanpa harus mengambil alih hak ekonomi eksportir. Negara tetap memegang kendali pengawasan, sementara aktivitas perdagangan tetap dilakukan pelaku usaha.
“Kalau negara memiliki instrumen validasi harga yang kuat, praktik undervaluation dan transfer pricing bisa ditekan tanpa harus merebut fungsi dagang yang selama ini dijalankan eksportir,” katanya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
