Achmad juga menawarkan struktur DSI yang terdiri atas empat direktorat utama. Seluruh unit tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pengawasan komoditas berbasis intelijen ekonomi dan teknologi digital.
Direktorat Intelijen Harga Global bertugas memantau harga komoditas di berbagai bursa dunia seperti ICE, LME, Bursa Malaysia, dan Shanghai secara real time. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan nasional dalam menilai kewajaran harga ekspor Indonesia.
Direktorat AI Anti Transfer Pricing berfungsi mengidentifikasi anomali harga menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Sistem ini dirancang menghasilkan peringatan dini ketika ditemukan indikasi transaksi yang menyimpang dari harga pasar wajar.
“Transfer pricing pada akhirnya adalah persoalan selisih informasi. Karena itu, AI harus digunakan untuk menemukan pola yang tidak mampu dibaca secara manual,” katanya.
Direktorat Wali Data Ekspor akan bertindak sebagai custodian seluruh data kontrak, invoice, buyer, volume, kualitas, hingga pembayaran. Sementara Direktorat Manajemen Risiko Ekspor bertugas mengelola risiko pembayaran, force majeure, dan political risk melalui kerja sama dengan LPEI maupun Askrindo.
Menurut Achmad, keberadaan empat direktorat tersebut memungkinkan negara membangun sistem pengawasan yang jauh lebih efektif dibanding sekadar mengonsentrasikan seluruh ekspor pada satu entitas. Dengan pendekatan berbasis data, potensi kebocoran dapat dideteksi sejak awal sebelum berkembang menjadi kerugian negara.
“Jika negara mampu mengawasi harga, memvalidasi data, dan mendeteksi anomali transaksi, maka transfer pricing triliunan rupiah dapat ditekan tanpa perlu membentuk monopoli ekspor,” ujarnya.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
