"Mari kita mengingatkan kembali sekaligus mengadvokasi pimpinan. Bahwa kewajiban kita juga harus mengembangkan kompetensi ASN di setiap kabupaten/kota," jelasnya.
Tantangan kedua adalah, dukungan anggaran BPSDM yang sebelumnya mencapai Rp166 miliar pada 2016 lalu. Namun saat ini hanya mencapai Rp74 miliar. Bahkan hanya bisa digunakan sebanyak Rp20 miliar untuk core business dari pengembangan kompetensi.
"Kita paham bahwa ada berbagai prioritas lain yang harus didukung," katanya.
Meskipun demikian, lanjut Hery, pihaknya memiliki beberapa solusi, salah satunya dengan mempercepat UPTD menjadi BLUD seperti yang dilakukan Provinsi Bali. Sebab, akan sangat membantu dalam pengembangan kompetensi ASN.
"Ini sedang diproses di Biro Organisasi sejak dua tahun yang lalu sejak kami sampaikan usulannya," ungkapnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
