"Kegiatan ini mengandung makna semuanya yang hadir disini berkeinginan untuk meningkatkan upaya yang selama ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan," ujarnya.
Hening menyebutkan, pada 2024 sampai 2026 merupakan tahun yang transisi. Pasalnya, seluruh penjabat gubernur, bupati dan wali kota dalam posisi demisioner, mereka merupakan ASN yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.
"Karena itu penganggarannya disusun untuk tujuan karena kegiatan harus berjalan maka harus dijalankan," katanya.
Terlebih, lanjut dia, saat ini memasuki tahun politik yang menghabiskan anggaran hingga triliunan. Maka, hal ini tentu saja berdampak pada pembangunan.
"Tapi saya yakin dengan semangat, kita harus melihat masa depan karena 2025 adalah tonggak pertama peran kepala daerah yang baru. Identifikasi segala permasalahan di lapangan dan akan dituntaskan l secara bersama," pungkasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
